Buka Selama Lima Hari, GERAI PPS Belawan Hasilkan PNBP Rp 3 Miliar

KKPNews, Belawan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) membuka gerai perizinan kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang (selanjutnya disebut dengan GERAI) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara tanggal 9-13 Mei 2016 lalu.

Selama lima hari beroperasi, Tim GERAI dari Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, DJPT KKP bersama Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan telah berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3 Miliar, terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Rp 40.054.000,- dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Rp 2.973.410.100,-.

Hingga saat ini, GERAI di PPS Belawan telah melayani penerbitan 11 Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), 30 Buku Kapal Perikanan, dan 30 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Operasionalisasi GERAI merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

Gerasi di PPS Belawan merupakan lokasi kedua setelah dibuka di PPS Kendari tanggal 19-22 April 2016 lalu. Tujuan dibukanya GERAI adalah untuk mempercepat proses perizinan dan mendekatkan pelayanan di lokasi pemilik kapal. Keseluruhan proses perizinan ini juga efektif karena dilaksanakan secara terpadu.

Pembukaan GERAI di PPS Kendari dan PPS Belawan membuktikan bahwa GERAI sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji mengungkapkan bahwa pembukaan GERAI adalah sebagai upaya penataan ukuran kapal penangkap ikan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikanan. Untuk itu, selanjutnya GERAI akan dibuka di berbagai PPS yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Selanjutnya, DJPT kembali mengundang seluruh stakeholders untuk gerai berikutnya di PPS Bitung Sulawesi Utara, PPS Nizam Zachman Jakarta, PPN Sibolga, dan pelabuhan serta provinsi lainnya,” ungkap Narmoko.

Sumber : http://kkp.go.id/index.php/berita/buka-selama-lima-hari-gerai-pps-belawan-hasilkan-pnbp-rp-3-miliar/

Ibu Susi

Menteri Susi : Kejahatan Perikanan Harus Dijadikan Kejahatan Transnasional Terorganisir

KKPNews, Wina, Austria – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pentingnya menjadikan kejahatan perikanan masuk ke dalam daftar kejahatan transnasional terorganisir.

“Mengapa kejahatan perikanan harus masuk kejahatan transnasional terorganisir? Ini sangat penting, karena akan memudahkan untuk mengejar dan menghukum para pelakunya,” ungkap Susi saat bertemu dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Diaspora Indonesia di kantor KBRI Wina, Minggu (22/5).

Sebelum berbicara di sidang Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ dan menjadi keynote speaker diHigh Level Side Event (HLSE), Menteri Susi menyempatkan diri bertemu dengan para WNI dan Diaspora Indonesia. Menteri Susi bercerita mengenai illegal fishing dan kejahatan transnasinal terorganisir.

Menteri Susi juga menjelaskan tujuan kedatangannya di Wina, yakni untuk mendorong agar kejahatan perikanan dapat dimasukkan ke dalam kejahatan transnasional tergorganisir. Menteri Susi mengatakan, selama ini, pelaku kejahatan perikanan hanya dijerat dengan aturan hukum masing-masing negara dan hukuman yang dijatuhkan selama ini pun sangat rendah.

“Mengapa kejahatan perikanan harus masuk kejahatan transnasional terorganisir? Ini sangat penting, karena akan memudahkan untuk mengejar dan menghukum para pelakunya,” kata Susi.

Selama ini, pelaku kejahatan perikanan hanya dijerat dengan aturan hukum masing-masing negara dan hukuman yang dijatuhkan selama ini pun sangat rendah. Dalam merealisasikan upaya ini, Indonesia perlu menggalang kerjasama dengan negara-negara lain. (MD)

Sumber : http://kkp.go.id/index.php/berita/menteri-susi-kejahatan-perikanan-harus-dijadikan-kejahatan-transnasional-terorganisir/

Pertanian

Sensus Ekonomi: Akurasi Data dan Kebijakan Salah

Dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara akhir April lalu, Presiden Joko Widodo, antara lain, menyebutkan bahwa data pangan tidak akurat. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan setidaknya kesalahan perencanaan dan alokasi sumber daya pembangunan yang tidak efisien. Situasi ini adalah cerminan dari narasi besar tentang peran kunci data yang berkualitas dalam pembangunan. Data akurat, mutakhir, lengkap, dan terbuka sehingga dapat diakses luas merupakan prasyarat bagi pengelolaan pembangunan yang bermutu dan bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang partisipatif.

Menurut agenda pembangunan global sebagai kelanjutan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), pada 2020 seluruh negara berkembang ditargetkan dapat meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, andal, dan tepat waktu. Target ini kiranya berlaku pula bagi Indonesia, walaupun secara ekonomi kita sudah beranjak meninggalkan kelas negara berkembang. Data pangan adalah salah satu contoh mengapa Indonesia perlu secara khusus melakukan usaha peningkatan kualitas penyelenggaraan data.

Ada tiga ilustrasi mengenai peningkatan kualitas penyelenggaraan data dan fakta bahwa Indonesia mengikatkan diri pada pelaksanaan agenda global SDG. Data produksi beras sebagai salah satu jenis pangan ditentukan oleh luas sawah. Selanjutnya, luas sawah mempengaruhi berbagai target, program, dan penganggaran bidang pertanian. Alokasi pupuk, pemeliharaan irigasi, pencetakan sawah, dan besaran impor beras adalah beberapa hal yang akan dipengaruhi oleh data ini.

Penanggung jawab pengumpulan data adalah Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) meramunya untuk kepentingan perencanaan. Data dikumpulkan di tingkat kecamatan oleh Dinas Pertanian di daerah untuk disampaikan oleh kabupaten/kota ke provinsi. Berdasarkan regulasi, kepala daerah masing-masing tingkatan harus memberikan persetujuan sebelum data dinaikkan ke pusat. Inilah proses penyelenggaraan data yang rawan intervensi, karena data luas sawah dan produksi akan mempengaruhi alokasi program dan anggaran ke daerah. Proses penyelenggaraan data ini memakan waktu panjang dan tidak pernah tepat waktu. Ketidakakuratan data antara lain beranjak dari proses ini.

Inilah saatnya BPS berlaku otoriter dengan memanfaatkan fakta tanpa perlu jengah atas regulasi yang ada. Kementerian Agraria dan Tata Ruang selaku penanggung jawab pemutakhiran lahan sawah berkelanjutan sudah memiliki data luas sawah berdasarkan citra satelit resolusi tinggi. Citra satelit tidak menipu, sehingga BPS dapat meminjam fakta ini dan menghitung sendiri luas sawah serta potensi produksinya dan kemudian menetapkan angka atau data pangan indikatif secara sepihak. Akurasinya dijamin tinggi dan terbebas dari intervensi politik pemerintah daerah.

Jika pemerintah daerah memainkan kartu regulasi, maka BPS dapat meminta pemerintah daerah mengajukan klaim yang dilengkapi bukti berupa citra satelit resolusi tinggi terkini wilayah sawahnya. Hanya klaim yang terbukti valid yang dapat mengubah angka atau data pangan indikatif tersebut. Proses ini singkat dan memungkinkan perencanaan tepat waktu dengan data mendekati akurat.

Penyelenggaraan data di kementerian dan daerah tidak memiliki prosedur standar. Pusat data dan informasi (pusdatin) pada setiap kementerian memiliki tata kerja dan lingkup kerja yang bervariasi. Produsen data dalam kementerian bisa lebih dari satu unit, dapat berupa unit khusus atau sub-unit dari bagian lain dengan prosedur yang berbeda-beda.

Tahun lalu, pemerintah telah menghasilkan cetak biru Satu Data, yang menekankan perbaikan tata kerja penyelenggaraan data di lingkup internal kementerian yang menempatkan unit pusdatin sebagai satu-satunya unit penyelenggaraan data. Penerapan satu standar produksi data, satu rujukan format metadata, dan satu skema rilis data yang dikawal oleh pusdatin akan menghasilkan data berkualitas yang kompatibel untuk dipakai secara lintas sektoral. Jika Presiden Jokowi menekankan perlunya kebijakan Satu Peta untuk sinkronisasi peta, Satu Data juga tidak kalah pentingnya.

Penelitian kesiapan data telah dilakukan oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) dan UNDP dengan membandingkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tujuan dan sasaran SDG untuk mendapatkan variasi data yang harus tersedia. Hasilnya, 67,8 persen data sangat siap untuk dipakai mengukur pelaksanaan SDG di Indonesia.

Data yang sangat siap berarti bahwa data tersedia, indikator dapat langsung digunakan tanpa penyesuaian berarti, data berbasis survei dengan waktu penyediaan relatif tepat, memiliki metode jelas, dan relevan.

Pemerintah perlu perbaikan tata kerja dan tata kelola penyelenggaraan data secara cepat. Perbaikan perlu dilakukan di bagian hulu, bukan hanya pada tabel dan angka yang terlihat di ranah publik. Data berkualitas adalah jaminan kredibilitas pemerintah.

*) Tulisan ini terbit di Koran Tempo edisi Rabu, 4 Mei 2016

Sumber : https://indonesiana.tempo.co/read/73121/2016/05/04/nirarta.samadhi/sensus-ekonomi-akurasi-data-dan-kebijakan-salah

Hoegeng1

Hoegeng, Punya Mobil Bekas pun Hasil Sumbangan Anak buah

21 September 1970, seorang gadis berusia 18 tahun yang tengah menanti bus di pinggiran jalan diseret masuk ke dalam sebuah mobil oleh sekawanan pemuda. Gadis bernama Sumarijem itu dibius menggunakan zat ether hingga tak sadarkan diri. Kemudian dibawa di sebuah daerah di Klaten dan diperkosa secara bergilir.

Setelah perbuatan biadabnya itu, ke-10 pemuda pelaku pemerkosaan yang disinyalir adalah anak-anak pejabat tinggi kepolisian dan pemerintahan DIY -bahkan salah satu di ataranya anak tokoh pahlawan revolusi-  membuang begitu saja tubuh gadis malang itu di tepi jalan, layaknya bangkai hewan menjijikan.

Sumarijem atau lebih dikenal Sum Kuning pun melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya ke polisi. Di kantor polisi, Sum Kuning bukannya dibantu malah dijadikan tersangka dengan kasus laporan palsu. Tak hanya itu, Sum malah ditelanjangi oleh oknum polisi yang memeriksanya dengan dalih mencari simbol komunis di tubuhnya.

Kasus Sum Kuning yang disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta itu pun berlangsung dengan ganjil dan tertutup untuk wartawan. Belakangan polisi menghadirkan seorang penjual bakso yang disebut-sebut sebagai pemerkosa Sum.

Kisah Sum Kuning itu dapat anda baca di buku “Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa”. Buku setebal 134 halaman yang ditulis Aris Santoro (2009), menceritakan pengalaman hidup Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Kapolri yang menjabat saat kasus terjadi.

Dalam buku tersebut Hoegeng menyadari bahwa ada kekuatan besar yang menginginkan kasus Sum Kuning ini menjadi bias. Ia memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse (sekarang Kabareskrim) guna membentuk tim pemeriksa kasus Sum Kuning: “Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak,” tegas Hoegeng.

Kasus pun bergulir bak bola salju. Tak kurang Presiden Soeharto sendiri selaku pucuk pimpinan rezim pemerintahaan semasa itu, ikut turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Soeharto memerintahkan agar kasus ini ditangani oleh Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtib.

Hal ini dinilai luar biasa pada masa itu. Kopkamtib adalah lembaga negara yang menangani masalah politik besar menyangkut masalah keamanan yang dianggap membahayakan negara. Kenapa kasus perkosaan ini sampai ditangani Kopkamtib?

Tanggal 2 Oktober 1971, Hoegeng dipensiunkan sebagai Kapolri. Beberapa pihak menilai Hoegeng diberhentikan oleh Soeharto karena kasus Sum Kuning ini. Padahal, sejak dilantik sebagai Kapolri, Hoegeng memang sudah tak cocok dengan Soeharto.

Di tahun 1968, saat Soehartomeminta agar polisi tak lagi bertugas di medan tempur (dulu Brigade Mobil Polri terjun di berbagai pertempuran seperti TNI, mulai operasi Trikora di Papua, hingga Dwikora di pedalaman Kalimantan). Hoegeng mendatangi presiden: “Kalau begitu angkatan lain juga jangan mencampuri tugas angkatan kepolisian,” kata Hoegeng tegas. Konon, Soeharto, seperti ditulis dalam buku itu, hanyadiam saja mendengarnya.

Sebagian pihak menyoroti penyebab dicopotnya Hoegeng dari jabatan kapolri, di samping kasus Sum Kuning penyebab lainnya salah adalah terkait kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Robby Tjahjadi. Kasus yang sangat fenomenal di akhir periode 1970-an.

Robby adalah penyelundup ratusan mobil mewah ke Indonesia. Mulai Roll Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Di samping Robby menyuap sejumlah pihak di bea cukai dan kepolisian untuk melanggengkan aksinya, diduga ada keterlibatan keluarga Cendana dalam aksi kejahatannya itu.

Hoegeng yang berhasil membongkar kasus pemerkosaan Sum Kuning dan aksi kejahatan Robby itu bukannya mendapat penghargaan malah dicopot dari jabatannya. Hoegeng pun kembali mendatangi Soeharto. Menanyakan kenapa ia dicopot. Secara tersirat Soehartoberkata bahwa sudah tak ada tempat untuk Hoegeng lagi.

Kembali dengan keberanian dan ketegasannya Hoegeng malah menantang ucapan Smailing General itu. “Ya sudah. Saya keluar saja,” katanya.

Soeharto sebetulnya menawari Hoegeng dengan jabatan sebagai duta besar atau diplomat di negara lain. Sebuah kebiasaan membuang mereka yang kritis terhadap Orde Baru. Hoegeng menolaknya. “Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus bisa minum koktail, saya tidak suka koktail,” sindir Hoegeng.

Meski banyak polisi di Indonesia yang jujur dan bersih, tak ada yang selegendaris Jenderal Hoegeng. Dia tak mempan sogokan. Demikian lurusnya Hoegeng, hingga ketika pensiun tak punya banyak harta. Jangankan tabungan atau deposito berjuta-juta, rumah dan mobil pribadi pun tak punya.

Tak tega melihat itu, sejumlah kapolda yang notabene mantan anak buahnya iuran membelikan  mobil bekas. Kapolri penggantinya pun, Jenderal M Hasan, atas nama kemanusiaan menganugerahkan rumah dinas yang ditinggali Hoegeng bersama keluarganya.

Selepas tugas, Hoegeng lebih mendalami hobinya melukis dan bermain musik. Hoegeng juga menggabungkan diri dengan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB). Lembaga yang didirikan AH Nasution itu bertujuan melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan secara konstitusional.

Pada Mei 1980, Hoegeng turut menandatangani Petisi 50. Sejak itu, seperti halnya para penandatangan yang lain, dia disingkirkan secara politik, ekonomi, dan sosial. Dilarang tampil di televisi, tak boleh hadir pada peringatan HUT Bhayangkara. Dan yang lebih menyesakkan, Hoegeng tak boleh datang sebagai saksi pernikahan Prabowo Subianto, putra sahabatnya Soemitro Djojohadikusumo dengan Siti Hediyati, putri Soeharto.

Nah, Pak Budi Waseso atau siapa pun nanti yang akan terpilih menjadi Kapolri. Artikel ini semoga dapat menjadi catatan tentang bagaimana menjadi polisi yang berani jujur. Yang kejujurannya hanya bisa disamai oleh patung polisi dan polisi tidur.

Sumber : https://indonesiana.tempo.co/read/76072/2016/05/29/ahmad.yusdi28/hoegeng-punya-mobil-bekas-pun-hasil-sumbangan-anakbuah

FOTO KPU

KPU Upayakan Transparansi Anggaran Pilkada

Manado, kpu, go, id—Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah menjadi rujukan banyak Negara di dunia. Sejumlah praktik baik dalam penyelenggaraan pemilu, terutama transparansi merupakan aspek yang paling banyak diperbicangkan. Untuk itu, KPU RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk pilkada.

“Banyak praktik baik yang dapat kita tularkan kepada Negara lain. Salah satunya aspek transparansi,” ujar Komisioner KPU RI Arief Budiman dalam rapat pimpinan nasional KPU RI dan KPU Provinsi se Indonesia, Jumat (27/5). Untuk itu, kata Arief, transparansi sebagai salah satu standar pemilu yang demokratis mesti terus ditingkatkan kualitasnya.

“Semua proses pemilu telah transparan. Hasil penghitungan suara telah dipublikasi melalui situng. Yang belum kita publikasikan soal anggaran,” ujar Arief Budiman. Untuk lebih transparan di bidang anggaran, Arief Budiman menegaskan pihaknya akan mengumumkan daftar anggaran pembiayaan pilkada tahun 2017 kepada publik.

Arief juga meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar anggaran pembiayaan pilkada di website masing-masing. Arief menyakini dengan transparansi anggaran pilkada, kredibilitas KPU di mata publik akan bertambah nilainya. “Public trust akan meningkat,” ujarnya.

Dalam forum rapim, KPU RI juga menginventarisir permasalahan pembiayaan pilkada di 101 daerah yang akan menggelar pilkada tahun 2017. Berdasarkan pembacaan yang dilakukan oleh KPU RI terhadap dokumen NPHD daerah, terdapat sejumlah variasi data NPHD. Pertama ; jumlah anggaran pembiayaan pilkada yang diajukan sama dengan yang disetujui pemerintah dan kemudian dituangkan ke dalam NPHD. Kedua ; jumlah anggaran yang diajukan lebih besar dari yang disetujui pemerintah.

“Misalnya diajukan sebesar Rp10 miliar, disetujui Rp9 miliar. Dan besaran Rp9 miliar itu sudah berdasarkan pembahasan bersama dan besaran itu riil kebutuhan pilkada,” kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Pola pembahasan anggaran semacam itu, katanya masih memakai pola lama, di mana yang mengajukan kebutuhan dana, mengajukannya di atas kebutuhan, sementara penyedia dana melakukan koreksi sesuai kebutuhan riilnya. “Klasifikasi kedua ini masih dapat memenuhi kebutuhan anggaran,” ujarnya.

Varian ketiga adalah besaran pembiayaan pilkada yang disetujui dan dituangkan dalam NPHD jauh lebih kecil dari besaran pembiayaan yang diajukan KPU. Misalnya KPU mengajukan Rp200 miliar, tetapi yang disetujui dan dituangkan dalam NPHD sebesar Rp110 miliar. “Perbedaannya terlalu ekstrim dan perlu penjelasan. Apakah besaran itu sudah dibicarakan dengan pemerintah?. Apakah ada sharing anggaran dengan kabupaten/kota sehingga besaran anggaran provinsinya berkurang signifikan,” ujar Husni.

Dinamika Pembahasan NPHD Pilkada

Variasi data NPHD sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada tahun 2017, akhirnya terungkap dalam forum rapat pimpinan KPU tersebut. Setelah mendengar penjelasan pembahasan biaya pilkada sampai penandatanganan NPHD, ternyata dinamika di setiap daerah berbeda. Ada yang berjalan mulus, tetapi ada juga yang berjalan sangat alot.

Aceh sebagai salah satu provinsi dengan status otonomi khusus dan daerah yang menyelenggarakan pilkada cukup banyak, dari aspek pembiayaan telah terakomodir di dalam APBD dan telah dituangkan dalam NPHD. “Semua daerah yang pilkada di Aceh, yakni 1 provinsi dan 20 kabupaten/kota sudah menandatangani NPHD,” ujar terang Ketua KIP Aceh Ridwan saat menyampaikan laporan perkembangan pembiayaan pilkada di forum rapim.

Pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp179,4 miliar. Namun yang tersedia dalam APBD murni baru sebesar Rp110 miliar. “Tapi pemerintah dan DPRA sudah sepakat mengalokasikan kekurangannya di APBD perubahan dan besaran Rp179,4 miliar itu sudah dituangkan di NPHD,” terang Ridwan.

Ridwan menerangkan yang sedikit problem adalah Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya. Penandatanganan NPHD Aceh Timur terpaksa di ambil alih oleh KIP Aceh karena anggota KIP  yang telah mendapat SK dari KPU RI belum kunjung dilantik oleh Bupati. DPRK Aceh Timur dalam rapat paripurnanya menolak anggota KIP baru yang ditetapkan KPU RI. Saat ini DPRK Aceh Timur tengah menggugat SK penetapan anggota KIP yang baru tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara di Jawa Barat terdapat hal yang menarik dalam pembahasan pembiayaan pilkada. Dari tiga daerah yang menggelar pilkada, dua daerah yakni Kota Cimani dan Kabupaten Bekasi, realisasi dana pilkada dalam NPHD lebih besar daripada pengajuan KPU. Misalnya Kota Cimahi, KPU mengajukan sebesar Rp27 miliar, sementara pemerintah daerahnya menyetujui sebesar Rp34 miliar. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian besaran honor dengan regulasi baru tentang standar besaran honorarium pilkada serentak yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

“Kalau Tasikmalaya itu mengambil standar minimal, Kota Cimahi mengambil angka moderat, sementara Bekasi memakai nilai maksimal. Itu yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan signifikan pembiayaan pilkada. Ada penyesuaian honor dengan standar yang dibuat oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Sementara DKI Jakarta yang berstatus daerah khusus dan akan menggelar pemilihan gubernur tahun 2017 telah menandatangani NPHD pembiayaan pilkada sebesar Rp478 miliar. Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, besaran dana itu masih kurang dari kebutuhan sebesar Rp498 miliar. “Awalnya penyusunan anggaran pilkada itu merujuk ke Permendagri 44 Tahun 2015, kemudian terbit Permendagri Nomor 51 Tahun 2016 yang memperpanjang durasi tahapan dari 8 bulan menjadi 12 bulan. Makanya kita ajukan lagi penambahan sebesar Rp20 miliar lagi,” ujarnya. Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta, kata Sumarno, sudah menyetujui penambahan anggaran pilkada tersebut di APBD perubahan.

Provinsi Banten yang juga akan menggelar pilkada tahun 20157 telah menandatangani NPHD sebesar Rp150 miliar dari kebutuhan sebesar Rp299,8 miliar. Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna melaporkan kekurangannya akan diakomodir di APBD perubahan. “KPU, DPRD dan pemerintah telah sepakat untuk itu. Tapi komitmen itu tidak dituangkan di NPHD,” ujar Agus. Pemprov Banten beralasan tidak dapat secara langsung mengakomodir kebutuhan pembiayaan pilkada sebesar Rp299,8 miliar karena pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan Bank Banten.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik kembali menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa anggaran pilkada tersedia sesuai kebutuhan, sudah dituangkan dalam NPHD, jelas proses pencairannya dan anggaran tersebut diakomodir dimana. Menurut Husni hal itu penting sebagai dasar bagi KPU untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran pembiayaan pilkada. “Kita kasih batas waktu sampai pembentukan badan adhoc. Kalau sampai pembentukan badan adhoc, anggaran yang disetujui belum sesuai kebutuhan, kita tinggal saja,” tegas Husni. (gd/red FOTO KPU/ftq/Hupmas)

Sumber : http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/4954/KPU-Upayakan-Transparansi-Anggaran-Pilkada

Jpeg

Relawan Amin Pardomuan Napitupulu Bantu Korban Kebakaran Bangun Rumah

Tapteng | suarasumut.com  –  Relawan sahabat Amin Pardomuan Napitupulu balon bupati Tapteng 2017-2022 berikan bantuan bangun rumah terhadap korban kebakaran di desa Suka Laju kecamatan Sibabangun kabupaten Tapanuli Tengah(Tapteng). Rasa sosial untuk masyarakat yang dilanda musibah itu sudah jauh sebelumnya tersalur dari salah seorang tim pemenangan korwil II Raja Sitompul (43).

Roma S Situmorang yang merupakan ibu rumah tangga korban kebakaran menceritakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari sekira pukul 13.00 Wib di tanggal 16 Februari 2016, pada kejadian itu 4 unit rumah ditambah harta benda puluhan juta ludes di lalap sijago merah.

Dikatakan, selama kurang lebih dua bulan rumah belum di bangun Roma bersama anak-anak dan suaminnya mengontrak di tempat tetangga maupun keluarga. “Saya bersyukur berkat adanya bantuan dari bapak Amin P Napitupulu bersama tim nya, rumah saya akan kembali di bangun sampai selesai,”ujar Roma dengan haru, Kamis (21/4).

Diungkapkan bahwa batuan yang diterima dari aparat pemerintah yakni berupa 1 kotak mie instant, 1 kaleng beras dan di tambah yang lainnya.” Melalui camat, kapolsek dan danramil secara langsung kita memang mendapat bantuan dari pemerintah,”sebut ibu 4 orang anak itu.

Raja Sitompul selaku Ketua Korwil II tim pemenangan Amin mengatakan, rasa prihatin bersama para rekannya di butuhkan inisiatif yang tinggi sebagai salah satu contoh karakter pelayan masyarakat.

“Tiga belas (13) rekan kami yang bekerja tanpa menerima upah, dan Kami siap membantu keluarga musibah ini sampai selesai di kerjakan secara bergotong-royong, saling membahu, dan tolong menolong,”singkat Raja.(ph/ss-tt)

Kata kunci terkait:

contoh tolong menolong, profil amin napitupulu calon bupati tapteng, relawan amin napitupulu, sahabat amin pardomuan, amin pardomuan napitupulu biografi, riwayat hidup amin p napitupulu

Sumber : http://suarasumut.com/arsip/relawan-amin-pardomuan-napitupulu-bantu-korban-kebakaran-bangun-rumah/

PKPI

MEMBACA KASUS YUYUN, CAMEL PETIR MINTA DPR PERCEPAT RUU RKS

By PKPI on 2016-05-10

Radarpolitik.com, Jakarta – Ketua Umum Srikandi Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) Camel Petir menilai, bahwa kejahatan seksual terhadap anak dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang perlu mendapat penyelesaian cepat. Untuk itu, Canel meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Camel mengatakan, salah satu penyebab situasi darurat seksual adalah tidak adanya payung hukum tentang isu kekerasan seksual. “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah lebih dari 2 tahun lalu, tapi belum masuk prioritas pembahasan. Padahal regulasi ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah,” ujar Camel di Jakarta, seperti dikutipHalloapakabar.com Sabtu (7/5).

Menurutnya, Undang-undang saat ini dinilai tidak cukup mengakomodir berbagai bentuk kekerasan seksual, cara penanganan hingga cara memperlakukan korban, misalnya  UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RKS) nantinya dapat lebih banyak menjelaskan soal pencegahan.

Kemudian, bagaimana jaminan agar korban tidak disalahkan. Selain itu, UU tersebut diharapkan dapat menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sangat beragam.

“Komisi VIII DPR tidak boleh ada alasan reses. Pemerintah juga jangan cuma statement, harus konkret, tidak ada alasan untuk tidak segera mengesahkan undang-undang,” pungkasnya.

Pentingnya penyelesaian UU itu, membaca dari kasus kejerasan yang menimpa Yuyun. Bahkan Camel menginginkan ada penegakan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ia juga mendukung rencana pemerintah untuk memberi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan, terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yn (14), siswi SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

“Menurut saya, sudah tidak cukup hanya dihukum berat. Tapi rencana beberapa kementerian, baik itu Kementerian Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, bahkan ada usulan Jaksa Agung, agar ada hukuman kebiri, itu saya rasa satu opsi yang harus kita tegakkan,” ujar Camel.

Ia menyatakan bahwa penegakan hukum untuk kasus ini harus maksimal jika tak ingin lebih banyak anak menjadi korban. Terkait adanya usulan hukuman penjara hingga 30 tahun bagi pelaku, Camel menganggapnya sebagai usulan sekaligus dorongan dan kekhawatiran. Menurut dia, hukuman ringan hanya akan membuat lebih banyak korban berjatuhan.

Untuk itu, ia mengimbau kepada para orang tua agar waspada, berhati-hati, dan memastikan telah membina anak-anaknya dengan baik. Politisi PKP Indonesia itu menilai bahwa tragedi yang menimpa Yn sebagai bencana nasional yang harus menjadi peringatan bagi siapa pun.

Seperti diketahui, Yn ditemukan tewas di sebuah jurang di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada 4 April 2016. Polisi telah menangkap 12 dari 14 orang yang memperkosa dan membunuh Yn. Tujuh orang di antaranya sudah dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Mereka adalah De (18), Da (17), Fs (18), Su (18), Al (17), So (16), dan Ek (16). (roy/rdp)

Sumber : Link

Sumber : http://pkpi.or.id/berita/108/detail

Megawati Bidan

TUJUH SOLUSI MEGAWATI UNTUK KESEJAHTERAAN BIDAN PTT

Presiden RI ke 5 yang juga Pelindung Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI), Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tidak memasukkan moratorium perekrutan PNS bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. “Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus dimulai dari hulu. Dimulai saat janin berada dalam kandungan,” kata Megawati saat memberikan keynote speaker di FGD bertajuk, “Mencari Solusi Rekruitmen Yang Adil Bagi Bidan PTT” di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Pelindung Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia tersebut mengungkapkan, bidan bertugas melayani kesehatan ibu saat kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu, mereka juga melayani program Keluarga Berencana (KB), menjaga proses tumbuh kembang anak sampai usia lima tahun, hingga program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Aparat negara yang menjadi ujung tombak program ini adalah tenaga kesehatan, khususnya para bidan desa. Mereka lini terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, mulai desa biasa, desa terpencil dan sangat terpencil,” jelas Megawati.

Untuk kesejahteraan bidan desa yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), Megawati Soekarnoputri memberikan tujuh saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para bidan.

Pertama, pertimbangkan masa pengabdian para bidan desa, bukan hanya pertimbangan bagi para bidannya, tapi faktor psikologis, hubungan emosional dan kedekatan dengan masyarakat yang dibangun bertahun-tahun di desa.

Kedua, alasan pertimbangan anggaran membebani APBN kurang relevan. Selama ini gaji bagi Bidan PTT Pusat sudah dialokasikan dari APBN dan di APBN 2016 sudah memperlihatkan postur anggaran skema gaji yang sesuai dengan mereka yang berstatus PNS.

Ketiga, alasan bahwa bidan PTT Pusat harus menjadi CPNS Daerah yang digaji dari APBD dan agar didayagunakan di daerah sebaiknya ditinjau ulang. “Argumentasi saya sebagai berikut, saya pernah menjadi anggota DPR, saya cukup paham mekanisme pembahasan anggaran. Jika menjadi PNS Daerah, anggaran sebenarnya tetap dari APBN dengan mekanisme transfer daerah untuk Belanja Pegawai, Dana Alokasi Umum (DAU),” papar Megawati.

Keempat, jika menjadi PNS Daerah, mohon dipertimbangkan arus otonomi daerah. Para bidan PTT dengan SK Pusat justru harus dipertahankan menjadi Pegawai Pemerintah Pusat, sehingga ada jaminan Program Kesehatan dari Pemerintah Pusat tetap bisa dijalankan tanpa terkait dengan suasana kondisi Pilkada. “Saya kira hal itu sudah berjalan selama ini. Para bidan desa tetap menjalankan program-program pelayanan kesehatan, siapapun dan dari partai mana pun kepala daerah berasal,” jelas Ketua Umum PDI Perjuangan.

Kelima, jika menjadi PNS Daerah agar Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab didayagunakan di daerah. “Argumentasi ini juga tidak relevan. Karena selama ini para bidan desa memang bertugas di daerah.”

Keenam, pendayagunaan oleh Pemerintah Daerah harus didorong juga oleh Pemerintah Pusat, terutama mengenai pembagian tanggung jawab. “Misalnya jika bicara anggaran ada tambahan insentif dari APBD untuk bidan-bidan di daerah-daerah yang medannya berat, pengembangan kompetensi, perlindungan keamanan dalam menjalankan tugas, terutama di daerah pedalaman dan terpencil”.

Ketujuh, jumlah bidan desa harus ditambah sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk, pada porsi ini maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan. Namun, yang sudah SK Pemerintah Pusat, atas dasar pertimbangan integrasi program Pusat Daerah, disarankan agar bidan desa tetap sebagai PNS Pusat, “Buatlah surat edaran ke Pemerintah Daerah agar mereka ditugaskan di desa yang membutuhkan tenaga bidan dan tidak dimutasi hanya karena kepentingan politik lokal lima tahunan.”

Terkait komitmen PDI Perjuangan menurunkan angka kematian ibu dan anak buka tautan ini 

Sumber : http://www.pdiperjuangan.id/article/category/detail/165/Berita/Tujuh-Solusi-Megawati-Untuk-Kesejahteraan-Bidan-PTT

Megawati

INDONESIA MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL

Sahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.   

Assalamualaikum, Wr,Wb

Salam Sejahtera

Om Swastiyastu

Nama Budaya

Saudara-saudara yang saya cintai, hari-hari belakangan kita terus disuguhi pemberitaan kekerasan seksual. Dari kasus pelecehan seksual, penyiksaan seksual, hingga perkosaan yang disertai pembunuhan. Ironisnya pelaku tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak dan remaja, yang melakukannya secara kolektif, seperti yang terjadi pada anak perempuan berusia 14 tahun, bernama Yuyun. Para pelaku datang dari keluarga miskin. Mereka anak-anak putus sekolah, dan sebagian adalah pekerja anak di perkebunan. Ini bukan lagi kepribadiaan kita yang berbudi pekerti. Kasus kekerasan seksual, sesungguhnya bagi saya, merupakan persoalan krusial yang tidak memandang status ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan agama. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, pada siapa saja, dan oleh siapa saja. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain, termasuk negara yang katanya merupakan negara maju, seperti di Amerika. Juga terjadi di Timur Tengah, yang korbannya  sebagian adalah saudara-saudara kita, kaum perempuan yang mengais kehidupan sebagai buruh migran.

Saudara-saudara, bagi saya masalah kekerasan seksual  adalah masalah moralitas, masalah etika yang harus dipandang secara komprehensif. Salah satunya melalui pendekatan keyakinan agama dan kepercayaan yang memberikan pencerahan dan kesadaran. Ajaran agama dan kepercayaan yang mampu mempertebal keimanan dengan jalan mengasah dan membatinkan, serta mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari prinsip-prinsip kemanusiaan, toleransi, kasih sayang dan empati. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya, terutama bagi kaum perempuan, para ibu yang saya banggakan, ijinkan saya untuk mengatakan, “jangan biarkan anak-anak kita tercerabut dari nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama manusia dalam konsep “asah, asih, asuh”. Anak-anak harus tegak dalam akar kebudayaan kita sendiri.”

Saudara-saudara saya sangat memahami kemarahan publik terhadap pelaku kekerasan seksual. Tetapi,  menyikapi “Tragedi Yuyun” dan peristiwa serupa, tentu kita juga tidak bisa hanya sekedar marah atau menghujat. Bahkan tidak cukup dengan mengungkapkan kesedihan dan keprihatinan. Kesedihan, keprihatinan dan kemarahan tersebut sudah saatnya diorganisir menjadi gerakan bersama. Gerakan kemanusiaan, gerakan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita bangun gerakan  untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan seksual kepada siapa pun, dan di manapun. Kita hentikan stigma terhadap para korban yang hanya membuat korban semakin menjadi korban. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi. Membungkam korban, mengubur peristiwa kekerasan seksual, sama saja dengan membiarkan semakin banyak korban jatuh dan semakin banyak pelaku. Kekerasan seksual membunuh martabat kemanusiaan, menciptakan trauma dan masa depan yang gelap tidak hanya bagi korban dan keluarganya, tapi sesungguhnya bagi pelaku dan keluarga, serta lingkungannya. Intinya, setiap satu kekejian itu terjadi, artinya masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Kita harus peduli. Ketidakpedulian hanya akan membuat bangsa ini terseret pada berbagai tragedi kemanusiaan.

Saya berharap kita tidak melupakan Yuyun. Kita tidak boleh melupakan Yuyun. Tragedi 2 April 2016 yang menimpanya tidak boleh terulang lagi pada siapa pun. Dalam kesempatan ini saya mengusulkan agar tanggal 2 April diperingati sebagai “Hari Anti Kekerasan Seksual” di Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Individualisme, pragmatisme dan hedonisme telah menggiring kehidupan yang tak lagi menghargai semangat kebersamaan. Karena itu saya bangga dan sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada saudara semua dan perempuan-perempuan lain di pelosok tanah air yang tak letih bergotong royong menyuarakan persoalan pentingnya kesadaran terhadap isu kekerasan seksual. Sungguh saya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan termasuk oleh Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, Jaringan muda melawan kekerasan seksual, dan berbagai organisasi lainnya”, juga oleh para pekerja sosial dalam  mengadvokasi dan mendampingi para korban. Namun, kita juga menyadari apa yang dilakukan warga masyarakat haruslah juga diimbangi dan diperkuat dengan kehadiran negara, salah satunya melalui hadirnya undang-undang.

Pada saat saya menjadi Presiden, bersama Menteri Pemberdayaan Wanita, Ibu Sri Rejeki dan Menteri Hukum dan HAM, Prof Yusril Ihza Mahendra, kami bekerja keras untuk menggolkan beberapa Undang-undang, diantaranya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, terutama terhadap perempuan dan anak. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, akhirnya saya memutuskan agar didahulukan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ada catatan penting, perlu ada penanganan khusus terhadap pelaku anak-anak dari proses hukum yang harus disertai pendampingan, hingga sistem lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak, yang tidak disatukan dengan narapidana dewasa. Sehingga saat mereka bebas, ada kesiapan secara mental dan keterampilan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Contoh para pelaku pada kasus Yuyun, jika dikenakan sanksi penjara 10 tahun, saat bebas masih dalam usia produktif.

Tahun lalu, pada peringatan Hari Perempuan se-Dunia, 8 Maret 2015, saya menegaskan kembali tentang upaya kita bersama untuk segera melahirkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Saya sangat memimpikan Indonesia mempunyai UU yang  melibatkan lembaga negara dan warga masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Undang-undang yang dapat menjadi landasan untuk mengorganisir tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam ikatan kolektivisme.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual  tersebut hendaknya mampu secara jelas mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan secara lebih luas. Selain itu idealnya undang-undang ini juga menyertakan pembahasan mengenai perlindungan hak asasi korban, hak saksi dan korban serta pemulihan korban. Di dalamnya tentu diperlukan pasal pemidanaan yang secara spesifik mengatur ancaman pidana yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terutama terhadap anak, orang dalam pengasuhan dan pengawasan pelaku, penyandang disabilitas, serta kaum rentan lainnya, sehingga ada efek jera.

Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar bahwa Pemerintah segera akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) untuk menyikapi masalah kekerasan seksual. Ini merupakan tindakan yang cepat untuk mengisi kekosongan hukum guna mencegah tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut terjadi lagi. Menurut saya kehadiran PERPPU tersebut dapat  disinergikan dengan upaya kita untuk tetap mendorong lahirnya undang-undang. Saat ini RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk daftar Program Legislasi Nasional yang disusun oleh Pemerintah dan DPR RI, tetapi belum menjadi Prioritas 2016.  Saya dengar saudara-saudara telah menyusun draft Naskah Akademik dan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Saya yakin saudara semua telah mengkajinya. Tahap awal kita akan berupaya mendorongnya sebagai Prolegnas Prioritas tambahan yang harus diselesaikan di tahun 2016 oleh DPR RI dan Pemerintah.

Hadirin yang saya hormati, aturan hukum baik berupa PERPPU maupun Undang-undang tidaklah cukup. Kita tetap membutuhkan kesadaran nasional, semangat nasional, perjuangan nasional untuk menghentikan segala bentuk kekerasan seksual. Kita nyatakan dan lakukan terus menerus gerakan: “Indonesia Melawan Kekerasan Seksual”. Gerakan yang akan melebarkan jalan keadilan dan kesetaraan menuju bangsa yang berperikemanusiaan dan beradab.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Damai Sejahtera bagi kita semua

Jakarta, 12 Mei 2016

Megawati Soekarnoputri

Presiden Republik Indonesi ke 5 dan Ketua Umum PDI Perjuangan

Sumber : http://www.pdiperjuangan.id/article/category/detail/169/Berita/Indonesia-Melawan-Kekerasan-Seksual