Megawati Bidan

Presiden RI ke 5 yang juga Pelindung Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI), Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tidak memasukkan moratorium perekrutan PNS bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. “Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus dimulai dari hulu. Dimulai saat janin berada dalam kandungan,” kata Megawati saat memberikan keynote speaker di FGD bertajuk, “Mencari Solusi Rekruitmen Yang Adil Bagi Bidan PTT” di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Pelindung Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia tersebut mengungkapkan, bidan bertugas melayani kesehatan ibu saat kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu, mereka juga melayani program Keluarga Berencana (KB), menjaga proses tumbuh kembang anak sampai usia lima tahun, hingga program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Aparat negara yang menjadi ujung tombak program ini adalah tenaga kesehatan, khususnya para bidan desa. Mereka lini terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, mulai desa biasa, desa terpencil dan sangat terpencil,” jelas Megawati.

Untuk kesejahteraan bidan desa yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), Megawati Soekarnoputri memberikan tujuh saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para bidan.

Pertama, pertimbangkan masa pengabdian para bidan desa, bukan hanya pertimbangan bagi para bidannya, tapi faktor psikologis, hubungan emosional dan kedekatan dengan masyarakat yang dibangun bertahun-tahun di desa.

Kedua, alasan pertimbangan anggaran membebani APBN kurang relevan. Selama ini gaji bagi Bidan PTT Pusat sudah dialokasikan dari APBN dan di APBN 2016 sudah memperlihatkan postur anggaran skema gaji yang sesuai dengan mereka yang berstatus PNS.

Ketiga, alasan bahwa bidan PTT Pusat harus menjadi CPNS Daerah yang digaji dari APBD dan agar didayagunakan di daerah sebaiknya ditinjau ulang. “Argumentasi saya sebagai berikut, saya pernah menjadi anggota DPR, saya cukup paham mekanisme pembahasan anggaran. Jika menjadi PNS Daerah, anggaran sebenarnya tetap dari APBN dengan mekanisme transfer daerah untuk Belanja Pegawai, Dana Alokasi Umum (DAU),” papar Megawati.

Keempat, jika menjadi PNS Daerah, mohon dipertimbangkan arus otonomi daerah. Para bidan PTT dengan SK Pusat justru harus dipertahankan menjadi Pegawai Pemerintah Pusat, sehingga ada jaminan Program Kesehatan dari Pemerintah Pusat tetap bisa dijalankan tanpa terkait dengan suasana kondisi Pilkada. “Saya kira hal itu sudah berjalan selama ini. Para bidan desa tetap menjalankan program-program pelayanan kesehatan, siapapun dan dari partai mana pun kepala daerah berasal,” jelas Ketua Umum PDI Perjuangan.

Kelima, jika menjadi PNS Daerah agar Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab didayagunakan di daerah. “Argumentasi ini juga tidak relevan. Karena selama ini para bidan desa memang bertugas di daerah.”

Keenam, pendayagunaan oleh Pemerintah Daerah harus didorong juga oleh Pemerintah Pusat, terutama mengenai pembagian tanggung jawab. “Misalnya jika bicara anggaran ada tambahan insentif dari APBD untuk bidan-bidan di daerah-daerah yang medannya berat, pengembangan kompetensi, perlindungan keamanan dalam menjalankan tugas, terutama di daerah pedalaman dan terpencil”.

Ketujuh, jumlah bidan desa harus ditambah sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk, pada porsi ini maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan. Namun, yang sudah SK Pemerintah Pusat, atas dasar pertimbangan integrasi program Pusat Daerah, disarankan agar bidan desa tetap sebagai PNS Pusat, “Buatlah surat edaran ke Pemerintah Daerah agar mereka ditugaskan di desa yang membutuhkan tenaga bidan dan tidak dimutasi hanya karena kepentingan politik lokal lima tahunan.”

Terkait komitmen PDI Perjuangan menurunkan angka kematian ibu dan anak buka tautan ini 

Sumber : http://www.pdiperjuangan.id/article/category/detail/165/Berita/Tujuh-Solusi-Megawati-Untuk-Kesejahteraan-Bidan-PTT

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>